MEDAN — Partai Hanura memasang target penyelesaian konsolidasi struktur organisasi di seluruh Indonesia, termasuk Sumatera Utara, paling lambat September 2026. Ketua Task Force DPP Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan percepatan ini dilakukan agar partai tidak kehabisan waktu dalam memetakan daerah pemilihan (dapil) dan menyiapkan calon legislatif (caleg) untuk Pemilu 2029.
"Task Force sudah membuat jadwal untuk bekerja cepat. Pada akhir September semua diharapkan selesai. Sehingga kami bisa mempersiapkan diri menghadapi Pemilu sejak awal," ujar Rio dalam Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara di Hotel Le Polonia, Medan, Senin (10/8/2026).
Modal 70 Kursi DPRD dari Sumut
Rio menyebut Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah dengan kesiapan struktur yang relatif baik. Pada Pemilu 2024, kader Hanura di DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Sumut menyumbang 70 kursi dari total 525 kursi yang dimiliki partai secara nasional.
"Jadi hampir kira-kira 12 persen dari jumlah kursi yang kami miliki se-Indonesia. Strukturnya memang dari DPD sampai DPC dikatakan hampir 100 persen," beber Rio.
Capaian itu menempatkan Hanura sebagai partai non-parlemen kedua terbanyak setelah PPP. Hanura tercatat memiliki 528 kursi DPRD, sementara PPP mengantongi 880 kursi.
Survei Dapil dan Kriteria Caleg yang Diusung
Setelah konsolidasi struktur tuntas, Hanura akan beralih pada pemetaan dapil dan penentuan figur yang berpotensi maju sebagai calon anggota legislatif. Rio menekankan pentingnya survei sebelum menetapkan caleg.
"Kami akan melakukan survei di daerah pemilihan sehingga nanti kami menempatkan calegnya memang dikenal di dapil itu, caleg yang menguasai dapilnya dan caleg yang siap bertarung pada Pemilu 2029," ujarnya.
Rio menambahkan, pada 2027 struktur partai ditargetkan sudah siap 100 persen untuk bergerak di setiap dapil, baik untuk DPR RI maupun DPRD provinsi, kabupaten/kota.
Sanksi Tegas bagi Pengurus yang Lambat
Dalam proses konsolidasi ini, Task Force tidak segan menjatuhkan sanksi kepada pengurus yang dinilai menghambat agenda partai. Rio mencontohkan dua Ketua DPC, yakni DPC Pandeglang dan DPC Kota Serang, yang telah diberhentikan karena berjalan lambat.
"Ketika dia berjalan lambat mengganggu irama yang lain. Ibarat di jalan tol kita mau cepat, ada satu mobil lambat, itu bisa mengakibatkan yang lain celaka. Daripada dia mengakibatkan provinsi lain atau kabupaten lain celaka, ya kita berhentikan," tegasnya.
El Adrian Buka Peluang Reshuffle Kepengurusan DPD Hanura Sumut
Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah SE MIP, membuka peluang perombakan kepengurusan setelah konsolidasi partai selesai. Evaluasi terhadap jajaran pengurus dinilai perlu agar struktur DPD diisi kader yang memiliki komitmen dan mampu bekerja bersama.
"Semoga setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Sumatera Utara," tegas El Adrian.
El Adrian juga meminta seluruh Ketua DPC Hanura di Sumut menjaga soliditas dan tidak membiarkan perbedaan internal menghambat kerja organisasi. Ia mengingatkan agar target besar partai tidak terganggu oleh persoalan kecil di internal.
"Saya rasa untuk para ketua DPC, saya mohon bantuan dan support-nya juga. Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," ucapnya.
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Task Force Hanurani Prajanto, Bendahara Task Force Indah Sri Rezeki, serta anggota Task Force Yossie Indra Pramana dan Ratna Ester Lumban Tobing. Hadir pula Ketua Umum Laskar Muda Hanura, Heru Margi Pangestu, serta jajaran pengurus DPD Hanura Sumut seperti Mahmuddim Hamzah Sinaga, Syaiful Amri Sambas, Mal Maulandrayu Rahmaddian Shah, Anggota DPRD Sumatera Utara Ebenezer Sitorus, Hj Riri Stephanie, dan Lambok Andreas Simamora.
