GUNUNGSITOLI — Para bupati dan wali kota di Kepulauan Nias diminta tidak menunggu akhir tahun untuk mengajukan proposal Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) 2027. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan, usulan yang masuk lebih awal akan mempercepat realisasi pembangunan di lapangan.
"Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun sudah bisa dilaksanakan," kata Bobby usai memimpin rapat koordinasi pelaksanaan BKP di kediaman sementaranya, Kota Gunungsitoli, Sabtu.
Prioritas Program yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Warga Nias
Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Medan ini menginstruksikan agar usulan program tidak sekadar memenuhi syarat administrasi. Setiap proposal harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Nias.
Lima daerah yang menjadi sasaran instruksi tersebut meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunungsitoli. Sektor yang diprioritaskan mencakup penguatan perekonomian rakyat, akses layanan kesehatan, serta perbaikan fasilitas pendidikan.
Alokasi BKP 2026 untuk Nias Capai Rp 53 Miliar
Sebagai gambaran komitmen Pemprov Sumut, pada tahun anggaran 2026 saja, total bantuan keuangan yang disalurkan ke lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias mencapai sekitar Rp 53 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai kebutuhan infrastruktur dasar.
Berdasarkan rincian yang dipaparkan Gubernur, Nias Utara menerima jatah terbesar dengan nilai Rp 23,42 miliar. Disusul Kota Gunungsitoli sebesar Rp 9,32 miliar, Kabupaten Nias Rp 8 miliar, Nias Selatan Rp 7,95 miliar, dan Nias Barat Rp 5 miliar.
Dana sebesar itu digunakan untuk membiayai sejumlah program strategis, mulai dari perbaikan dan pembangunan jalan, normalisasi irigasi, pembangunan gedung sekolah, hingga pembuatan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga.
Bantuan Sudah Disalurkan ke Daerah
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan, memastikan realisasi BKP untuk tahun berjalan telah ditransfer ke kas daerah masing-masing. Ia berharap dana yang dikucurkan tidak mengendap lama di rekening pemerintah daerah.
"Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Dikky menegaskan.
Dengan percepatan usulan untuk 2027, Pemprov Sumut berharap setiap rupiah bantuan yang digelontorkan mampu menekan kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan daratan Sumatera Utara, khususnya di gugusan Kepulauan Nias.
