MEDAN — Ratusan ribu keluarga penerima manfaat di Sumatera Utara akan menerima jatah beras bantuan pangan untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 secara serentak. Perum Bulog Sumut memastikan proses pengemasan dan distribusi tengah berjalan untuk memenuhi kebutuhan 52 ribu ton bagi 1.739.256 penerima bantuan pangan (PBP).
Kepala Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, menyatakan bahwa pemerintah kabupaten dan kota telah melakukan pengecekan langsung ke gudang untuk memastikan kualitas beras yang akan disalurkan.
Budi menegaskan setiap PBP mendapatkan jatah 30 kilogram beras yang bisa diambil secara gratis di kantor desa atau kelurahan masing-masing. Data penerima yang digunakan merupakan data resmi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
"Bulog menyalurkan sesuai data PBP yang kami terima dari Bapanas. Dari Pemkab dan Pemkot juga sudah ke gudang Bulog untuk mengecek kualitas dan kuantitas berasnya. Proses pengemasan terus kami lakukan. Masing-masing PBP menerima 30kg beras, dan Gratis diambil di Kantor Desa/Kelurahan," tegas Budi, Rabu (12/08/2026).
Selain bantuan pangan, Bulog Sumut juga menggenjot penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan harga di pasaran. Dari target sekitar 49.043 ton, realisasi yang sudah disalurkan mencapai 32.342 ton atau setara 65,95 persen.
Beras SPHP ini dijual dengan harga maksimal sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 13.100 per kilogram. Masyarakat bisa mendapatkannya di pedagang pasar, warung sembako yang terdaftar sebagai RPK, hingga gerakan pangan murah yang digelar bersama TNI/Polri dan pemerintah daerah.
"Kami terus memperbanyak titik penyaluran beras SPHP dengan harga maksimal sesuai HET Rp13.100/kg. Di depan gudang dan kantor Bulog se Sumut juga setiap hari tersedia. Silahkan datang," imbuhnya.
Untuk komoditas MinyaKita, Bulog Sumut telah mendistribusikan 14,36 juta liter hingga saat ini. Sebanyak 7,50 juta liter atau sekitar 52 persen di antaranya disalurkan melalui pasar rakyat, baik SP2KP maupun non-SP2KP. Sisanya mengalir melalui warung sembako RPK dan Koperasi Merah Putih.
Budi menjelaskan bahwa Bulog dan ID FOOD mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan sebagai distributor tingkat pertama. Model distribusi ini memangkas rantai pasok karena MinyaKita langsung dikirim dari produsen ke pengecer tanpa melalui distributor atau agen.
"Harga maksimal sesuai HET Rp15.700/liter. Jadi kalau di pasar ada yang menjual di atas HET jangan di beli, cari dulu toko berlogo Bulog harga maksimal Rp15.700/liter," tutup Budi.
Distribusi MinyaKita tercatat dalam sistem SIMIRAH. Bulog dan ID FOOD mendapat porsi distribusi 35 persen dari total produksi MinyaKita nasional, sementara 65 persen lainnya disalurkan melalui pihak swasta atau non-BUMN. Seluruh program ini turut dilaporkan ke pemerintah daerah dan DPRD Sumatera Utara sebagai bagian dari penugasan menjaga stabilitas pangan di wilayah tersebut.