TOBA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Toba mempercepat pembongkaran keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba. Dari total 585 unit keramba milik warga yang terdata, sebanyak 63 persen atau sekitar 368 unit sudah dibersihkan dari danau. Sisanya, 37 persen, masih dalam proses penertiban yang melibatkan pendekatan sosialisasi hingga tindakan pembongkaran paksa.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketapang Toba, Nelli Sibarani, menyebut pihaknya masih terus melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik keramba yang belum membongkar fasilitasnya. Langkah ini dinilai lebih efektif dibandingkan langsung melakukan tindakan pembongkaran yang berpotensi memicu konflik di lapangan.
"Sisanya akan diupayakan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum membongkar keramba miliknya. Jika hal tersebut tidak dilakukan, nantinya akan dilakukan pembongkaran oleh dinas dengan berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup," kata Nelli.
Penertiban yang dilakukan tidak berhenti pada pembongkaran fasilitas budidaya di atas air. Pemkab Toba mendorong warga yang mata pencahariannya bergantung pada keramba untuk beralih ke sistem budidaya ikan di daratan. Langkah ini ditempuh agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa harus merusak ekosistem danau.
Masyarakat disarankan untuk mengembangkan perikanan darat dengan memanfaatkan area persawahan atau menerapkan sistem perikanan modern. Pemkab juga telah menyiapkan bantuan bagi kelompok tani yang ingin serius menggarap sektor ini. Nelli menyebut pola serupa sudah mulai dijalankan pemerintah sejak tahun 2025.
Meski target akhir sudah jelas, pemerintah belum membeberkan secara gamblang tenggat waktu pasti kapan seluruh keramba di wilayahnya akan benar-benar kosong. Yang jelas, komitmen untuk membersihkan Danau Toba dari beban pencemaran terus digenjot.
Pembongkaran keramba ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah pusat dan daerah dalam menyelamatkan Danau Toba. Volume pakan ikan yang tinggi selama ini menyebabkan penumpukan sedimen dan eutrofikasi, yang memicu ledakan populasi eceng gondok serta menurunnya kualitas air secara signifikan.
Pemkab Toba berharap dengan berkurangnya aktivitas budidaya di danau, ekosistem perairan bisa pulih dan pariwisata di kawasan super prioritas tersebut kembali bergairah. Warga yang masih bertahan diminta kooperatif, karena penegakan aturan akan terus berlanjut demi kepentingan lingkungan yang lebih luas.