MEDAN — Rasio elektrifikasi Sumatera Utara tercatat 99,86 persen, tetapi akses listrik belum menjangkau sejumlah wilayah pelosok. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih mendata 106 lokasi yang masuk program Listrik Perdesaan (Lisdes) pada 2026, tersebar di 23 kabupaten/kota.
Sebanyak 47 lokasi atau sekitar 44 persen di antaranya berada di Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kondisi geografis, akses jalan, perizinan kawasan hutan, hingga persoalan lahan menjadi kendala yang harus diselesaikan sebelum jaringan listrik dibangun.
Kepulauan Nias dan Madina Jadi Wilayah Prioritas
Dari 117 usulan lokasi program Lisdes yang masuk ke Dinas ESDM Sumut, 47 di antaranya berada di lima kabupaten prioritas, yakni Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, dan Mandailing Natal. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, meminta persoalan administrasi tidak menghambat pembangunan jaringan.
"Terlepas dari kendala, rintangan, dan hambatan yang ada, apakah karena lokasinya sulit, kawasan hutan lindung, atau area konservasi, jangan sampai masalah administrasi menghambat aliran listrik ke dusun-dusun kita. Ini tanggung jawab moral dan tugas pokok kita sebagai pelayan masyarakat," tegas Timur.
Pemprov Sumut mendorong perizinan dan kesiapan lokasi diselesaikan agar pembangunan jaringan dapat direalisasikan pada 2027.
Tiga Strategi Kementerian ESDM di Wilayah Terpencil
Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, menyebut pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen pada 2029. Sumatera Utara menjadi salah satu daerah yang masih membutuhkan penuntasan akses listrik di wilayah terpencil.
"Untuk tahun 2026, terdapat 106 lokasi jaringan Lisdes di Sumatera Utara yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Sekitar 44% atau 47 lokasi di antaranya berada di wilayah Kepulauan Nias dan Mandailing Natal. Kementerian ESDM menerapkan tiga strategi utama, yaitu perluasan jaringan distribusi (grid), pembangunan PLTS Komunal, dan PLTS Individual," ujar Feby.
Pembangunan jaringan tidak hanya bergantung pada kesiapan PLN. Pemerintah daerah juga diminta memastikan akses jalan, kejelasan koordinat lokasi, perizinan pemanfaatan kawasan hutan, serta sosialisasi jalur jaringan atau Right of Way (ROW) kepada masyarakat.
PLN Tunggu Kepastian Lahan dan Perizinan
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumut, Rizky Mochamad, menyatakan pihaknya siap mengerjakan pembangunan infrastruktur listrik di lokasi yang telah memenuhi persyaratan. Kepastian lahan, perizinan, dan akses menuju lokasi menjadi faktor penting agar pembangunan tidak tersendat.
"Ukuran keberhasilan program listrik desa bukan sekadar berapa banyak tiang dan jaringan yang terbangun, tetapi berapa banyak masyarakat yang akhirnya dapat menikmati listrik dan merasakan manfaat nyatanya. Kami membutuhkan sinergi dan dukungan pemda untuk fasilitasi lahan, perizinan, serta koordinasi sosial," kata Rizky.
Rapat sinkronisasi usulan lokasi Lisdes, penyiapan lahan, dan penyelesaian perizinan digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi Sumut, Jalan Yos Sudarso, Medan, Rabu, 7 Oktober 2026. Dengan rasio elektrifikasi yang sudah mendekati 100 persen, pekerjaan berikutnya bukan lagi sekadar mengejar angka, tetapi memastikan warga di dusun-dusun terpencil benar-benar menikmati sambungan listrik.
