Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara memperkuat pengawasan perairan Kabupaten Batu Bara melalui operasi gabungan bersama TNI AL, Polri, dan Bea Cukai. Patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai menyisir pesisir Selat Malaka untuk menutup celah perlintasan ilegal, khususnya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia (TPPM).
MEDAN — Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menyatakan posisi geografis Batu Bara yang berada di pesisir Selat Malaka menjadikan wilayah tersebut strategis sekaligus rawan terhadap perlintasan ilegal.
Pernyataan itu disampaikan Parlindungan dalam keterangan yang diterima di Medan, Rabu, menanggapi tingginya arus lalu lintas laut di perairan Batu Bara.
Menurut Parlindungan, ada tiga faktor yang membuat pengawasan di wilayah itu menuntut penanganan lebih optimal: banyaknya pelabuhan rakyat dan muara sungai, garis pantai yang belum seluruhnya terjangkau Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta volume kapal yang melintas setiap hari.
Mengapa Perairan Batu Bara Rawan Perlintasan Ilegal
Kabupaten Batu Bara berada tepat di jalur pelayaran Selat Malaka, salah satu rute laut tersibuk di dunia. Garis pantainya yang panjang dan berbentuk teluk-teluk kecil menyulitkan pemantauan menyeluruh dari darat.
“Hal itu menjadikan wilayah tersebut strategis, sekaligus memiliki kerawanan terhadap aktivitas perlintasan ilegal,” ujar Parlindungan.
Pelabuhan rakyat yang tersebar di sejumlah kecamatan pesisir menjadi titik yang paling sulit diawasi. Kapal-kapal kecil bisa berlabuh tanpa melewati pemeriksaan imigrasi resmi.
Operasi Gabungan Libatkan TNI AL, Polri, dan Forkopimda
Kanwil Imigrasi Sumut bersinergi dengan pemangku kepentingan melalui operasi gabungan bersama TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Operasi tersebut dilakukan melalui patroli laut menggunakan dua kapal Bea Cukai pada Senin (28/9). Patroli mencakup pengawasan terhadap orang dan barang serta pemantauan wilayah perairan.
Menurut Parlindungan, operasi gabungan diperlukan untuk menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur perlintasan ilegal, khususnya untuk aktivitas perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
Bagian dari 15 Program Aksi Menteri Imigrasi
Operasi gabungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Program ini juga mendukung visi “Imigrasi untuk Rakyat” yang diusung Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko.
Penguatan pengawasan di perairan Batu Bara menyasar dua jenis kejahatan lintas negara yang selama ini menjadi perhatian pemerintah: TPPO dan TPPM. Keduanya sering memanfaatkan jalur laut tidak resmi untuk mengirim korban ke negara tetangga.
Imigrasi Sumut belum merinci jumlah personel yang dikerahkan atau durasi operasi ke depan. Namun, pola patroli gabungan disebut akan terus dilakukan secara berkala menyesuaikan tingkat kerawanan di masing-masing titik perairan.
